Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Berdasarkan data tersebut, 307 perusahaan sudah selesai melalui pemeriksaan dan pembinaan
dan THR dibayarkan. Artinya perusahaan sudah melakukan pembayaran THR, baik yang
tertunda, terlambat membayar, maupun yang menyepakati pembayaran sesuai atau tidak sesuai
dengan THR.

Namun, masih ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pemeriksaan, pengawas dan
pemanggilan dinas untuk pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua, di mana beberapa di
antaranya terkait dengan permasalahan hubungan industrial yang sedang berproses sesuai
mekanisme Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Selain itu, sebanyak lima perusahaan telah direkomendasikan untuk mendapatkan sanksi
administratif. Kelima perusahaan tersebut berada di provinsi Jawa Tengah, Riau, Jawa Barat,
dan DKI Jakarta.

"Dari 307 perusahaan itu, ada lima perusahan yang direkomendasikan sanksi administratif. Kalau
lihat data, memang secara keseluruhan dari 410 pengaduan itu sudah diselesaikan sesuai
kesepakatan yang ada. Dari pengaduan yang ada, sebagian besar sudah ditindaklanjuti dan
dilakukan pembayaran," kata Ida Fauziyah dalam webinar "THR Dorong Konsumsi", Senin
(26/4/2021).

Ida menyampaikan, untuk pembayaran THR pada Lebaran tahun ini, pemerintah sudah
menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) harus dibayar penuh atau tidak kecil, dan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan,
wajib dilakukan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mencapai
kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk
membayar THR.

"Memang ada beberapa perusahan yang menyampaikan ketidakmampuannya akibat adanya
Covid-19. Kami memberikan relaksasi pembayaran THR sampai H-1 Lebaran. Ada juga yang
menyampaikan butuh relaksasi lebih panjang. Tapi pemerintah menyadari, pemerintah sangat
membutuhkan dukungan dari teman-teman pengusaha agar pertumbuhan ekonomi sesuai yang
ditargetkan. Setelah pemerintah banyak memberikan insentif, sekarang pemerintah berharap
teman-teman pengusaha dapat membayar THR untuk karyawannya," ujarnya.

Ida menyampaikan, sesuai aturan yang berlaku, perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya
membayar THR akan dikenakan denda administratif berupa teguran tertulis, pembatasan
kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan
kegiatan usaha. Perusahaan juga dikenakan denda sebesar 5% dari akumulasi nilai THR.

Saat ini juga telah dibuka Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR)
di 34 provinsi. Posko ini didirikan untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR
keagamaan, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan, memantau
pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan, dan melakukan koordinasi terkait
hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dengan instansi terkait.

Sumber: BeritaSatu.com.

228