Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 226
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan
peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan
pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi administratif
Ringkasan
Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan
Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idulfitri
1442H. Menurut Ida pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap
perekonomian, karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya
pekerja/buruh. Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi
yang semakin cepat.
HALO PENGUSAHA! OJO LALI BAYAR THR, ADA SANKSI BILA BANDEL
Jakarta, - Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh selambat-lambatnya H-7
perayaan Idulfitri 1442H.
Menurut Ida pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian,
karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja/buruh.
Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat.
"Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal
tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh, " ujar
Menaker Ida Fauziyah di Jakarta, Senin (26/4/2021).
Ia mengatakan Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujarnya.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. "Sedangkan bagi
pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas
usaha, " kata Ida Fauziyah.
Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik
dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
Ida mengatakan pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha.
Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja.
225
