Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul Halo Pengusaha! Ojo Lali Bayar THR, Ada Sanksi Bila Bandel
Nama Media cnbcindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.cnbcindonesia.com/news/20210426174616-4-
241015/halo-pengusaha-ojo-lali-bayar-thr-ada-sanksi-bila-bandel
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-26 18:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000

Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun
ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus dibayarkan secara penuh dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal tahun 2021, Pemerintah telah
mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang
tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR
tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana dengan baik

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sedangkan bagi pengusaha yang tidak
membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas usaha

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagi pengusaha yang tidak mampu
membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan, pemerintah memberikan
kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak pandemi Covid-19. Yakni penundaan
pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang pengusaha tersebut melakukan dialog
dengan para pekerja dan menyampaikan laporan keuangannya

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tertulis ini tidak menghilangkan
kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam peraturan perundang-undangan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko
THR-nya
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Laporan keuangan tersebut selanjutnya
dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan serta
memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Langkah lain yang kami minta yaitu
melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah
dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan

224