Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

KEMNAKER: PEKERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING TETAP BERHAK TERIMA THR,
BERIKUT PERHITUNGANNYA.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan
Jamsos ) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri memastikan pekerja dengan status
outsourcing (alih daya), kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara
penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Putri dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (26/4/2021).

Putri mengatakan ada tiga jenis pekerja/buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan.
Pertama, pekerja/buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.

Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung sejak
H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke perusahaan
lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama satu
bulan atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung,
maka berhak mendapatkan THR juga," kata Putri.

Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih; atau
upah pokok termasuk tunjangan tetap. Apabila upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tidak
tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," katanya.

Adapun pekerja dan buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
dihitung melalui dua ketentuan. Ketentuan itu yaitu memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih
(rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang
dari 12 bulan (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).

219