Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

DISNAKERPERIN KOTA SURAKARTA MEMBUKA POSKO PENGADUAN THR

Solo - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerperin) Kota Surakarta, Jawa Tengah,
membuka posko pengaduan terkait tunjangan hari raya (THR) untuk memastikan para pekerja
terpenuhi haknya dan perusahaan memenuhi kewajibannya.

"Kami sudah menyediakan posko, sudah kami sosialisasikan juga melalui media sosial. Silahkan
melapor lewat WA (aplikasi WhatsApp) atau datang langsung ke sini, bisa lewat media sosial
resmi kami juga," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota
Surakarta Agus Sutrisno di Solo, Senin.

Ia mengatakan pada laporan tersebut, si pelapor bisa melengkapi biodata, termasuk nama
perusahaan tempat dia bekerja dan apa yang dikeluhkan.

"Biasanya selama ini penanganan yang kami lakukan adalah kami panggil kedua belah pihak
untuk memperoleh kata sepakat," katanya.

Oleh karena itu, dikatakannya, sebelumnya harus ada kesepakatan antara perusahaan dengan
pekerja terkait pemberian THR tersebut, termasuk jika perusahaan tidak memiliki kemampuan
untuk membayar THR karyawan.

Ia mengatakan jika sesuai dengan aturan pemerintah, maka perusahaan wajib membayarkan
THR tersebut. Terkait hal itu, pihaknya juga sudah memberikan sosialisasi melalui media sosial
dan website Disnakerperin Kota Surakarta.
"Artinya di daerah memang harus mengikuti dan memperhatikan aturan Menaker. Intinya
pengusaha wajib memberikan THR, kecuali tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19,
silahkan berdialog antara pengusaha dengan karyawan atau serikatnya untuk mencari solusi,"
katanya.
Menurut dia, yang penting, jika tidak mampu membayar THR, maka perusahaan menyampaikan
laporan atau memberikan bukti bahwa secara finansial tidak mampu melaksanakannya.

"Bagi yang terdampak COVID-19 ya lewat musyawarah, itikad baik harus diperlihatkan dari
kedua belah pihak, antara pengusaha dan karyawan. Bagaimana pembayaran pegawai kontrak,
harian, karyawan tetap, semua ada aturannya," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan tata tertib, ketika perusahaan tidak mampu memberikan THR,
maka pengusaha yang bersangkutan harus menyampaikan ke instansi terkait bahwa dia tidak
mampu karena terdampak COVID-19.

Meski demikian, dikatakannya, sejauh ini belum ada laporan terkait THR tersebut.

"Kemarin sempat ada yang menanyakan, tetapi sudah ada penyelesaian. Yang masuk ke kami
satu, yang langsung bertanya ke mas Wali (Wali Kota Surakarta) satu," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, pada tahun lalu ada enam laporan dari pekerja yang melibatkan
enam perusahaan. Ia mengatakan jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan terdaftar di
disnakerperin, yakni 900 perusahaan, laporan dengan jumlah tersebut memperlihatkan kondisi
Solo cukup kondusif.

221