Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

"Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang
ditentukan, pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak
pandemi Covid-19. Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya," katanya.

Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut
harus dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Kesepakatan tertulis ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran dalam
peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Posko THR Sudah Tersebar Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 sudah ada di
34 Provinsi di seluruh Indonesia. "Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya," katanya.

Ia mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi dan
Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
efektif.

Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan
yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan
Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Langkah yang
dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan.
Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat
dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan
dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Selain itu, ia meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.

"Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021
dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.

Ia menyatakan, dalam menyelesaikan kasus perusahaan yang benar-benar tidak mampu
membayar, maka pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi akan mendorong pihak
pengusaha maupun pekerja untuk melakukan dialog guna menyepakati pelaksanaan
pembayaran THR Keagamaan sesuai ketentuan peraturan perundangan dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan.

"Sementara dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, pegawai pengawas akan
melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR berupa Nota Pemeriksaan sampai
dengan rekomendasi kepada Gubernur/Walikota/Bupati setempat untuk pengenaan sanksi
administratif," katanya.

226