Page 424 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 424
Dia menuturkan, Kemenaker memberikan kelonggaran bagi pelaku usaha untuk menunda
pembayaran THR dengan melaporkan kinerja keuangan selama dua tahun secara berturut-turut.
Selain itu, dengan melakukan dialog antara pelaku usaha dan pekerja.
"Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 dan tidak mampu membayar THR seperti
waktu yang ditentukan H-7, maka kami meminta untuk dilakukan dialog secara kekeluargaan,
dengan itikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran
THR tersebut," kata Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dalam acara diskusi virtual Forum
Merdeka Barat 9, Senin (26/4).
Meski demikian, menegaskan pelaku usaha wajib melaporkan dokumen ketidakmampuan
membayar THR paling lambat H-1 lebaran. Artinya meski dapat pelonggaran, pengusaha tetap
wajib membayarkan THR kepada karyawannya.
"Sekali lagi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang
ditentukan perundang-undangan," tegasnya.
Menurutnya, pemerintah telah memberikan banyak stimulus dan dorongan bantuan bagi dunia
usaha. Sehingga pemerintah berharap para pengusaha bisa menunaikan kewajibannya dalam
membayar THR kepada pekerja dan buruh.
Dia turut mengatakan pemberian THR ini diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat.
"Pemberian THR akan meningkatkan konsumsi masyarakat dan akan mencapai target ekonomi
kita," kata Ida.
423
