Page 426 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

PEMBAYARAN THR BAGI PERUSAHAAN TAK MAMPU MAKSIMAL H-1, TIDAK
DICICIL
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah mengatakan bahwa pembayaran
Tunjangan Hari Raya ( THR ) 2021 wajib dibayarkan maksimal H-7 hari raya keagamaan.

"Sebelum mengeluarkan surat edaran (SE) THR, kami telah melakukan diskusi dengan
stakeholder tripartit dan dewan pengupahan nasional. Harapannya karena pemerintah sudah
memberikan banyak insentif, ada kepatuhan dari para pengusaha untuk membayar THR," ucap
Ida dalam webinar di Jakarta, Senin(26/4/2021).

Pembayaran THR ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat yang
akan mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Esensi dari SE terkait pemberian THR keagamaan 2021 untuk pekerja/buruh paling lambat H-7
hari raya keagamaan. THR ini adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan untuk para
pekerja yang sudah bekerja 1 bulan atau terus menerus, atau lebih baik yang hubungan kerjanya
termasuk PKWT dan PKWTT. Besarannya 1 bulan upah dan proporsionalitas yang masa kerjanya
1 bulan terus menerus tapi kurang dari 12 bulan.

"Bagi perusahaan yang tidak bisa bayar H-7, kami minta membuka dialog secara kekeluargaan
dengan itikad baik serta kesepakatan tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut,
dan kami memberikan kelonggaran H-1. Ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR,"
tegas Ida.

Dalam SE tersebut, ketidakmampuan untuk membayar THR tepat waktu wajib dibuktikan dengan
laporan internal keuangan perusahaan secara transparan dan dilaporkan kepada Disnaker
setempat paling lambat H-7 hari raya keagamaan.

"Ingat, seandainya tidak mampu, perusahaan harus berdialog kepada para pekerjanya, tetapi
harus diingat bahwa pembayaran THR bagi perusahaan tidak mampu adalah maksimal H-1 hari
raya keagamaan. Tidak akan dicicil seperti tahun lalu," pungkas Ida.

Editor : Jujuk Ernawati.

425