Page 515 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 515
BAYAR THR PAKAI PARCEL LEBARAN, EMANG BOLEH?
Jakarta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan bahwa Tunjangan Hari Raya (
THR ) Keagaman tidak boleh diberikan dalam bentuk barang ataupun parcel lebaran. Pemberian
THR harus dalam bentuk uang rupiah.
"THR Keagamaan diberikan dalam bentuk uang rupiah," demikian keterangan dari Kemnaker
seperti dikutip pada Senin (26/4/2021).
Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan pada
pasal 6.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sendiri telah menerbitkan aturan mengenai pemberian
THR untuk Lebaran 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Berdasarkan SE tersebut, THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah
mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan pekerja dengan status outsourcing atau
alih daya, pekerja kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos )
Kemnaker Indah Anggoro Putri, menjelaskanPembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan
pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7
Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan, " kata Putri, Minggu (25/4/2021).
Ada tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja
atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," tegas Dirjen Putri.
Selain itu, ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah
untuk pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
514
