Page 520 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 520
Sebab itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Asiswa Karim mengatakan bakal membentuk posko pengaduan
bagi karyawan yang belum menerim haknya.
"Jadi pos pengaduan sebagai media untuk memfasilitasi pekerja yang belum atau tidak
dibayarkan haknya," katanya Senin (26/4/2021).
Pihaknya juga akan turun memantau ke perusahaan-perusahan terkait pembayaran THR
karyawan.
Menurut Asiswa, selain tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, pemberian THR
sudah tertuang dalam perjanjian kerja.
"Pada saat ini masuk ke perusahaan, kan ada perjanjian kerja. Di situ diatur syarat pekerja
termasuk hak dan kewajiban," tuturnya.
Pekerja yang menerima THR keagamaan adalah pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu
bulan secara terus menerus dan pekerja yang bekerja selama dua belas bulan secara terus
menerus.
Namun tentu, besaran THR yang diterima antara pekerja yang satu bulan bekerja dengan dua
belas bulan bekerja.
Asiswa menegaskan, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR karyawan akan dijatuhi
hukuman.
Untuk penjatuhan hukuman dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel, bukan
Disnaker Bone.
"Punishment diberikan oleh yang berwenang dalam hal ini Pemrprov. Bukan kami yang
berwenang," ujarnya.
"Tapi kita tetap mengawal dan melakukan pembinaan. Makanya kita bentuk pos pengaduan di
Kantor Disnaker. Kami konsisten di aturan harus dibayarkan," tegasnya.
Nantinya juga akan ada surat edaran diberikan kepada perusahaan agar mereka mengetahui
kewajiban mereka.
519
