Page 595 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 595

SOAL PEMBAYARAN THR TERHADAP PEKERJA, DISNAKERTRANS BATANGHARI
              BENTUK POSKO PENGADUAN
              TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Disnakertrans Batanghari menindaklanjuti soal pemberian
              Tunjangan Hari Raya (THR) terhadap para pekerja perusahaan yang beroperasi di Kabupaten
              Batanghari.

              Berdasarkan  surat  Gubernur  Jambi  nomor  S.980/Disnakertans  3.3  /IV/2021  tanggal  20  April
              perihal pembentukan pos komando pelaksana tugas THR keagamaan.

              Surat Menteri Ketenagakerjaan RI nomor M/6/HK/.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian
              THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

              "Kita  sudah  menyampaikan  kepada  seluruh  perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten  Batanghari
              bahwa harus memberikan THR kepada pekerja sesuai surat Gubernur Jambi dan surat Mentri
              Ketenagakerjaan RI," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari,
              Syargawi, Senin (26/4/2021).

              Pihaknya mengimbau kepada perusahaan untuk berpedoman dan mengacu kepada surat itu.

              "Bahwa  perusahaan  harus  memberikan  THR  7  hari  sebelum  lebaran  atau  hari  raya  idul  fitri
              kepada pekerja dengan nominal satu bulan gaji yang berpedomana kepada UMP," ujar Syargawi.

              Lanjutnya, Disnakertrans telah membentuk posko pengaduan, tujuannya untuk mengakomodir
              jika perusahaan tidak memberikan THR atau pun memberikan nominal THR nya kurang tanpa
              ada kesepakatan dengan pekerja maka pekerja bisa melaporkan ke posko pengaduan.

              "Setiap tahun menjelang lebaran itu ada saja yang melapor biasanya, dan itu kita panggil kedua
              belapihak dan nanti akan ada penyelesaianya," ungkapnya.

              Menurutnya,  jika  ada  perusahaan  yang  tidak  memberikan  THR  sesuai  dengan  besaran  yang
              ditetapkan atau pun tidak memberikan sama sekali tanpa ada kesepakatan maka pihaknya tindak
              tegas.

              "Kita tindak tegas bersama-sama dengan pengawas tenaga kerja, biasanya kita koordinasi lalu
              kita  memberikan  rekomendasi  kepada  pihak  yang  bisa  memberikan  sanksi  administrasi,"
              pungkasnya.




























                                                           594
   590   591   592   593   594   595   596   597   598   599   600