Page 638 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 638
Solusi Bagi Perusahaan Terdampak Covid-19 Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi
perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan
THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan
yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.
Menaker Ida mengatakan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut
harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
Menaker Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Minta Pemda Tegakkan Hukum Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan
dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang
efektif antara pemerintah pusat dan daerah, Menaker Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali
kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR
Keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan.
Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Pekerja Kontrak dan Outsourcing Berhak Dapat THR Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
memastikan pekerja dengan status outsourcing atau alih daya, pekerja kontrak, ataupun pekerja
tetap (PKWT dan PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos )
Kemnaker Indah Anggoro Putri, menjelaskanPembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan
pengusaha untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7
Lebaran. "THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan, " kata Putri, Minggu (25/4/2021).
Ada tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja
atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
637
