Page 657 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Ada tiga jenis pekerja atau buruh yang berhak memperoleh THR Keagamaan. Pertama, pekerja
atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT (Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.

Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan. Ketiga, pekerja/buruh yang dipindahkan ke
perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
THR.

"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
berhak mendapatkan THR juga," tegas Dirjen Putri.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan kepada pengusaha untuk
mentaati aturan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Ketaatan ini dalam hal jumlah hingga
batas waktu. Peringatan tersebut mengingat akan ada sanksi jika aturan tersebut tidak
dijalankan.

"Saya kira sudah pernah saya sampaikan pada waktu menyampaikan tentang surat edaran
pembayaran THR 2021, jika terlambat membayar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-
undangan maka dikenakan (sanksi)," tegas Ida dalam acara Launching Posko THR Tahun 2021
dan Call Center 1500-630 di Jakarta, Senin (19/4/2021).

Ida mengungkapkan, sanksi denda akan menjadi opsi pertama yang diberikan kepada
perusahaan yang telat membayarkan THR Keagamaan di tahun ini. Adapun, besaran denda yang
harus dibayarkan sebesar 5 persen dari nilai THR yang harus dibayarkan kepada pekerja atau
buruh. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6
Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Denda digunakan untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh," terangnya.

Selain itu, perusahaan yang terlambat membayarkan THR kepada karyawannya juga bisa
dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi administrasi tersebut akan dilakukan secara
bertahap merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam beleid tersebut, tingkatkan pemberian sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak
mentaati aturan pemberian THR diatur dalam empat tahapan. Yakni berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga
pembekuan kegiatan usaha.

"sanksi administrasi yang dikenakan kepada temen-temen pengusaha saya sudah pernah
jelaskan waktu yang lalu," tegasnya.

656