Page 660 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul SAH Minta Perusahaan Membayar THR Sesuai Aturan, Tepat Waktu
dan Jumlah
Nama Media Jambi Independent
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg10
Jurnalis *
Tanggal 2021-04-26 08:56:00
Ukuran 66x222mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 22.407.000
News Value Rp 112.035.000

Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban untuk membayar THR meski
kondisi lagi sulit
neutral - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Ketentuan pembayaran THR pun sudah diatur dalam Surat Edaran Menaker
RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar
penuh di tahun ini, ada sejumlah ketentuan yang berbeda dibandingkan 2020

neutral - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK (perjanjian kerja), PP
(peraturan perusahaan), PKB (perjanjian kerja bersama), atau kebiasaan lebih besar dari nilai
THR di atas, maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK. PP. PKB atau
kebiasaan yang telah dilakukan

positive - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan
perekonomian dari sisi permintaan

positive - H. A.R. Sutan Adil Hendra (Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi
Ketenagakerjaan) Posko ini bisa diakses melalui daring dan luring

Ringkasan

Anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra,
MM (SAH) menekankan pentingnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan
kewajiban pemberi kerja. Perusahaan pun diharapkan tetap membayar sebelum hari raya meski
tidak mampu. "Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban untuk membayar THR meski kondisi
lagi sulit," ungkapnya di Jambi (24/4) kemarin. Adapun menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra
DPR RI itu bagi perusahaan yang mengklaim tidak mampu membayar harus menyertakan bukti

659