Page 661 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

ketidakmampuan pembayaran kepada pegawai. Pembayaran pun harus sesuai perjanjian antara
pegawai dengan perusahaan.

SAH MINTA PERUSAHAAN MEMBAYAR THR SESUAI ATURAN, TEPAT WAKTU DAN
JUMLAH

ANGGOTA Komisi IX DPR RI yang membidangi Ketenagakerjaan Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra,
MM (SAH) menekankan pentingnya pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang merupakan
kewajiban pemberi kerja. Perusahaan pun diharapkan tetap membayar sebelum hari raya meski
tidak mampu. "Saya pikir perusahaan mengetahui kewajiban untuk membayar THR meski kondisi
lagi sulit," ungkapnya di Jambi (24/4) kemarin.

Adapun menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI itu bagi perusahaan yang mengklaim
tidak mampu membayar harus menyertakan bukti ketidakmampuan pembayaran kepada
pegawai. Pembayaran pun harus sesuai perjanjian antara pegawai dengan perusahaan.

Dalam hal ini, SAH yang merupakan Doktor Ilmu Ekonomi ini menjelaskan THR merupakan
pendapatan non-upah. Adapun pekerja/ buruh yang berhak atas THR adalah pekerja tetap dan
kontrak yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR wajib
dibayarkan 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"Ketentuan pembayaran THR pun sudah diatur dalam Surat Edaran Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Apabila perusahaan tidak mampu membayar penuh di
tahun ini, ada sejumlah ketentuan yang berbeda dibandingkan 2020," jelasnya.

Sehingga menurut legislator yang dikenal dengan program beasiswa nya ini, tentang
kesepakatan yang dibuat harus tertulis dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan
syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan 2021 pekerja/ buruh yang
bersangkutan. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan membayar
THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang
transparan.

"Apabila besaran nilai THR yang ditetapkan dalam PK (perjanjian kerja), PP (peraturan
perusahaan), PKB (perjanjian kerja bersama), atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR di atas,
maka THR yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan PK. PP. PKB atau kebiasaan
yang telah dilakukan," imbuhnya.

Terakhir, SAH menerangkan, pembayaran THR sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi
Indonesia, la beralasan,

"Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan," ungkapnya.

Adapun untuk pengawalan pelaksanaan THR, SAH meminta pemerintah membentuk posko-
posko THR 2021 yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi, konsultasi,
pemantauan pelayanan, pengaduan pembayaran THR. "Posko ini bisa diakses melalui daring dan
luring," tandasnya. (*)

660