Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 110
Judul UMK Temanggung Naik 3,78%, Pengusaha Bisa Ajukan Keberatan
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/nusantara/365174/umk-temanggung-naik-
378-pengusaha-bisa-ajukan-keberatan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-30 14:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Agus Sarwono (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung)
Sebelumnya kami sudah rapat dengan dewan pengupahan, dan soal UMK ini telah dilaporkan
pada Bupati Temanggung
negative - Agus Sarwono (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung)
UMK akan berlaku mulai 1 Januari 2021 mendatang. Jadi masih ada waktu satu bulan bagi pihak
yang keberatan untuk mengajukan penangguhan
positive - Agus Sarwono (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung)
Penangguhan itu juga hanya bersifat sementata
Ringkasan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyetujui kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Temanggung sebesar 3,78% pada 2021 atau mencapai Rp1.885.000 per bulan. Pemerintah
kabupaten menyilakan pihak pengusaha yang keberatan untuk mengajukan penangguhan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono,
mengatakan, perihal kenaikan UMK tersebut telah dikukuhkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 561/62 Tahun 2020.
UMK TEMANGGUNG NAIK 3,78%, PENGUSAHA BISA AJUKAN KEBERATAN
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyetujui kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK)
Temanggung sebesar 3,78% pada 2021 atau mencapai Rp1.885.000 per bulan. Pemerintah
kabupaten menyilakan pihak pengusaha yang keberatan untuk mengajukan penangguhan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Temanggung, Agus Sarwono,
mengatakan, perihal kenaikan UMK tersebut telah dikukuhkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo
melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 561/62 Tahun 2020.
109
