Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 106
Judul Kemnaker Bantah Pembahasan UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
Tertutup
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4421559/kemnaker-bantah-
pembahasan-uu-cipta-kerja-klaster-ketenagakerjaan-tertutup
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-11-30 15:12:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan) Tidak benar bahwa proses pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam UU
Cipta Kerja dilakukan secara tidak terbuka atau tidak terang-terangan. Justru klaster
Ketenagakerjaan dibahas paling terakhir, karena suntuk menyerap aspirasi dari stakeholders
terkait sesuai arahan presiden Jokowi
positive - Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan) Pertemuan sendiri dilakukan sebanyak 9 kali dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020
negative - Reni Mursidayanti (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan) Jadi, tidak benar kalau pemerintah tidak melakukan pembahasan terhadap UU
Cipta Kerja tanpa mendengar aspirasi dari publik ataupun stakeholders terkait
negative - Muhammad Rusdi (Sekretaris Steering Committee (SC) Muswil V PAN Sulsel) Bahasan
RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang
negative - Muhammad Rusdi (Sekretaris Steering Committee (SC) Muswil V PAN Sulsel) KSPI
tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian, masuk
ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020
Ringkasan
Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti
membantah jika proses pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dilakukan secara tertutup.
Sebab, pihaknya mengklaim telah melibatkan stakeholders terkait untuk menyerap aspirasi
sesuai perintah Presiden Jokowi.
105
