Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 101
Contohnya, dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk klaster Ketenagakerjaan telah
melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Apindo dan Kadin.
KEMNAKER UNGKAP SEBAB KLASTER KETENAGAKERJAAN UU CIPTA KERJA
DIBAHAS PALING BELAKANG
- Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Reni Mursidayanti,
membantah jika proses pembahasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
dilakukan secara tertutup. Sebab, pihaknya mengklaim telah melibatkan stakeholders terkait
untuk menyerap aspirasi sesuai perintah Presiden Jokowi.
"Tidak benar bahwa proses pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
dilakukan secara tidak terbuka atau tidak terang-terangan. Justru klaster Ketenagakerjaan
dibahas paling terakhir, karena suntuk menyerap aspirasi dari stakeholders terkait sesuai arahan
Presiden Jokowi," tegasnya dalam acara Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Banjarmasin, Senin
(30/12).
Dijelaskan Reni, sedari awal proses pembahasan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja penting
untuk menitik beratkan pada pelibatan partisipasi publik khususnya stakeholders terkait.
Contohnya, dalam pembahasan Tripartit Nasional untuk klaster Ketenagakerjaan telah
melibatkan unsur serikat pekerja/buruh dan unsur pengusaha seperti Apindo dan Kadin.
"Pertemuan sendiri dilakukan sebanyak 9 kali dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020," jelas dia.
Selain itu, dalam proses pendalaman materi terkait, Baleg DPR RI juga melakukan serangkaian
Rapat Dengar Dendapat Umum (RDPU) yang mengundang sejumlah narsumber. Diantaranya
dari kalangan ahli, akademisi, asosiasi pengusaha, serikat pekerja, dan tokoh masyarakat sesuai
materi pembahasan.
Pun, saat ini proses penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja juga dilakukan secara
transparan melalui pemanfaatan teknologi digital. Di mana melalui situs www.uu-
ciptakerja.go.id, masyarakat dapat mengakses dan mengunduh draf aturan turunan yang telah
dipublikasikan.
"Jadi, tidak benar kalau pemerintah tidak melakukan pembahasan terhadap UU Cipta Kerja tanpa
mendengar aspirasi dari publik ataupun stakeholders terkait," tuturnya.
KSPI Nilai Pembahasan RUU Cipta Kerja Tertutup Sebelumnya, Deputi Presiden Konfederasi
Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi, menyebut pihaknya tegas menolak
Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah. Dia menilai proses pembahasan RUU
Omnibus Law yang berlangsung tertutup melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
"Bahasan RUU Omnibus itu dari awal tertutup, bertentangan dengan undang-undang,"
ungkapnya dalam acara konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin.
Rusdi juga mengutarakan rasa kekecewaan terhadap pemerintah, karena tidak dilibatkannya
perwakilan buruh dalam proses penyusunan Omnibus Law Cipta Kerja.
"KSPI tidak pernah diundang dan tidak pernah diminta pandangan oleh menko perekonomian,
masuk ke dalam tim yang dibentuk berdasarkan SK Menko Perekonomian No.121 Tahun 2020,"
tegasnya.
[bim].
100
