Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

POLEMIK UMP BENGKULU 2021, LEGISLATOR SEBUT BISA DIEVALUASI SAAT
BERJALAN
Kendati Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu untuk tahun 2021 sudah ditetapkan dengan
tidak mengalami kenaikan atau sama dengan tahun 2020, namun masih bisa dilakukan evaluasi,
terutama saat sudah berjalan nanti.

"Di satu sisi, sebaiknya ketetapan UMP tahun depan itu tidak dipersoalkan dulu oleh Konfederasi
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bengkulu. Di sisi lain, pengusaha jangan pula meminta
ketetapan UMP dengan angka yang terendah. Mengingat memang versi kehidupan yang layak,
baik dari pekerja dan pengusaha itu berbeda-beda, tapi itu lah perlu dicarikan solusi terbaiknya,"
ungkap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, ketika dimintai tanggapannya soal seputar
UMP Bengkulu tahun 2021.

Sumardi menilai, ketetapan UMP tahun depan yang sama dengan tahun ini yakni sebesar
2.387.220,- di nilai pemerintah daerah sudah mengambil jalan tengah.
Apalagi di tengah pandemi Covid 19 ini, daya beli masyarakat yang masih rendah, secara tidak
langsung berimbas pada produktifitas kerja dari para pekerja dan pengusaha. Mengingat
pengusaha diperkirakan tidak ada uang untuk mengkaji pekerjanya.

"Harapan kita tentunya, aktifitas jalur penerbangan sudah berjalan, dan wisata telah di buka
dengan menerapkan protokol kesehatan, perekonomian daerah bisa menjadi lebih baik," harap
politisi Golkar ini pada Senin, (30/11/2020).

Selain itu Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menyebutkan,
setelah perekonomian daerah sudah membaik dengan ditandai daya beli kembali bangkit,
ketetapan UMP Bengkulu tidak ada salahnya untuk dilakukan evaluasi. Bahkan jika perlu evaluasi
tersebut nantinya, agar dilakukan per-triwulan.

"Ketetapan UMP itu bisa di rubah. Makanya, setelah perekonomian ini sudah mulai bangkit pasca
pandemi Covid 19, silakan pekerja usulkan perubahan untuk bisa dinaikan nantinya," kata
Sumardi.

Sementara itu, sebelumnya Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan berpendapat,
penetapan UMP Bengkulu tahun 2021 di duga tidak mengikuti mekanisme yang berlaku,
sehingga di nilai cacat hukum. Bahkan ketika ingin memintai klarifikasi kepada pihak
berkompeten, justru tidak bisa menjelaskannya.

Oleh karena itu KSPSI Provinsi Bengkulu akan melayangkan surat ke Dewan Pengupahan
Nasional dan juga Kemenaker.

"Dalam rapat terakhir di tingkat nasional beberapa waktu lalu, terkait UMP ini tergantung dengan
masing-masing daerah yang berarti masih dimungkinkan untuk diusulkan naik," tukasnya.

98