Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

BAHAYA,PHK TERUS TERJADI,9,7 JUTA ORANG JADI PENGANGGURAN

Jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 2,67 juta orang menjadi 9,7 juta orang akibat
pandemi Covid-19, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 7,07 persen. TPT ini akibat
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat banyaknya pelaku usaha yang terpaksa
mengurangi kegiatan usahanya.

Demikian disampaikan Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Mahatmi
Parwitasari Saronto dalam Webinar Kagama Teraskita, Sabtu (28/11/2020).

"Ke depan, pada tahun 2021 kami berharap ekonomi dapat cepat pulih dengan pertumbuhan
ekonomi di kisaran 4,5-5,5 persen sehingga dapat tercipta sekitar 2,3-2,9 juta lapangan kerja
dan TPT dapat turun menjadi kisaran 5,9-6,5 persen," ujar Mahatmi.

Berbahaya
Terpisah, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson
Naibaho mengakui bahwa 2,67 juta orang bakal menganggur dadakan pada tahun 2021. Oleh
karena itu pemerintah harus sigap agar jumlah pengangguran tidak semakin tinggi karena
dampaknya sangat berbahaya bagi kenyamanan dan ketertiban sosial.

"Pemerintah harus segera mengupayakan pemulihan ekonomi, supaya ada ketersediaan
lapangan kerja," ujar Alson Naibaho kepada Harian Terbit, Minggu (29/11/2020).

Alson menegaskan, saat ini rakyat butuh sesuatu untuk keberlangsungan hidup. Oleh karena itu
pemerintah harus menyediakan berupa bantuan. Apalagi proses pemulihan ekonomi butuh
waktu yang lama. Program - program wirausaha menjadi salah satu bentuk yang dibutuhkan
rakyat saat ini. Jika pemulihan ekonomi tidak dilakukan secara cepat maka situasi sosial
masyarakat akan makin tidak baik.
"Kalaupun awal terjadinya Covid-19 dilakukan maka tentunya harus berkesinambungan dan
semakin lama orang ter PHK maka situasi dan kondisinya akan semakin tidak baik. Seharusnya
bentuk bantuan ditingkatkan dan harus ada solusi-solusi lainnya yang benar-benar terasa oleh
rakyat," paparnya.

Neolib

Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, tingginya jumlah
pengagguran di tahun 2021 maka membuktikan negara dalam krisis dan tidak mampu mengelola
keuangan. Yang dialami saat ini merupakan kesalahan pemerintahan dalam strategi ekonomi
yang berkiblat pada neolib dan tidak menjalankan amanat konstitusi sebagai tujuan negara yang
merdeka.

'"Lihatlah saat ini kehidupan rakyat makin terpuruk, utang negara makin bertambah, tapi pejabat
nakal tetap bermunculan, terbukti dengan OTT yang dilakukan KPK belakangan ini," ujar Edysa
Girsang kepada Harian Terbit, Minggu (29/11/2020).

Eki, panggilan akrab Edysa Girsang menilai, keyakinan rezim saat ini terhadap pembangunan
infrastruktur dan penarikan investor tidak membuktikan pertumbuhan ekonomi nasional dan
meningkatkan pendapatan rakyat. Padahal rezim saat ini sudah berhutang dan regulasi yang
disiapkan juga tidak membuat perbaikan dan pertumbuhan ekonomi.

"Sampai disini saya mau bilang rezim saat ini gagal dan jauh dari tujuan nasional," tandasnya.

Eki menyebut, jika cara-cara tersebut masih dilakukan rezim saat ini maka kehancuran sudah di
depan mata. Padahal negeri ini perlu perubahan besar-besaran dengan melibatkan orang - orang
yang bermental kenegarawanan serta berpikir besar dan luas demi rakyat, bangsa dan negara.
102