Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

Judul Pembahasan Aturan Jaminan Kehilangan Pekerjaan Macet
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201130130959-78-
576139/pembahasan-aturan-jaminan-kehilangan-pekerjaan-macet
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-30 13:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Paulus Agung Pambudhi (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional) RPP Jaminan
Kehilangan Pekerjaan belum bergerak ke mana-mana, belum sampai ke tripartit tetapi baru di
pemerintahan

neutral - Paulus Agung Pambudhi (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional) Karena saya saat
ini di DJSN mengikuti rapat internal pemerintahan unfortunately dalam konteks ini Kemendagri
belum banyak terlibat meskipun sudah diundang di sana
neutral - Paulus Agung Pambudhi (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional) Peran Kemendagri,
peran pemda akan sangat luas di bagian kedua dan ketiga yaitu yang terkait dengan pelatihan
dan akses pasar tenaga kerja. Kalau bagian pertama relatively tidak karena itu akan ditangani
BPJS ketenagakerjaan
neutral - Paulus Agung Pambudhi (Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional) Yang justru
persoalan adalah poin kedua dan ketiga. Itu adalah hal sangat kompleks. Itu lah yang
menyebabkan RPP ini belum bergerak lebih jauh sementara kalau cash benefitnya relatif
sederhana

Ringkasan

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Paulus Agung Pambudhi mengatakan pembahasan
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang
menjadi turunan UU Cipta Kerja masih mandek alias belum beranjak ke mana-mana. Salah satu
dari empat beleid turunan klaster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja itu hingga kini masih dibahas
tim internal pemerintah dan belum dibawa ke forum tripartit.

117