Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

POLEMIK UMP BENGKULU, DPRD SEBUT BISA DIEVALUASI

Kendati Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu untuk tahun 2021 sudah ditetapkan dengan
tidak mengalami kenaikan atau sama dengan tahun 2020, namun masih bisa dilakukan evaluasi,
terutama saat sudah berjalan nanti. "Di satu sisi, sebaiknya ketetapan UMP tahun depan itu tidak
dipersoalkan dulu oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Bengkulu. Di sisi
lain, pengusaha jangan pula meminta ketetapan UMP dengan angka yang terendah. Mengingat
memang versi kehidupan yang layak, baik dari pekerja dan pengusaha itu berbeda-beda, tapi itu
lah perlu dicarikan solusi terbaiknya," ungkap Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Sumardi, ketika
dimintai tanggapannya soal seputar UMP Bengkulu tahun 2021.

Sumardi menilai, ketetapan UMP tahun depan yang sama dengan tahun ini yakni sebesar
2.387.220,- di nilai pemerintah daerah sudah mengambil jalan tengah. Apalagi di tengah
pandemi Covid 19 ini, daya beli masyarakat yang masih rendah, secara tidak langsung berimbas
pada produktifitas kerja dari para pekerja dan pengusaha. Mengingat pengusaha diperkirakan
tidak ada uang untuk mengkaji pekerjanya. "Harapan kita tentunya, aktifitas jalur penerbangan
sudah berjalan, dan wisata telah di buka dengan menerapkan protokol kesehatan, perekonomian
daerah bisa menjadi lebih baik," harap politisi Golkar ini pada Senin, (30/11/2020).

Selain itu Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bengkulu ini menyebutkan,
setelah perekonomian daerah sudah membaik dengan ditandai daya beli kembali bangkit,
ketetapan UMP Bengkulu tidak ada salahnya untuk dilakukan evaluasi. Bahkan jika perlu evaluasi
tersebut nantinya, agar dilakukan pertriwulan. "Ketetapan UMP itu bisa di rubah. Makanya,
setelah perekonomian ini sudah mulai bangkit pasca pandemi Covid 19, silakan pekerja usulkan
perubahan untuk bisa dinaikan nantinya," kata Sumardi.

Sementara itu, sebelumnya Ketua KSPSI Provinsi Bengkulu, Aizan Dahlan berpendapat,
penetapan UMP Bengkulu tahun 2021 di duga tidak mengikuti mekanisme yang berlaku,
sehingga di nilai cacat hukum. Bahkan ketika ingin memintai klarifikasi kepada pihak
berkompeten, justru tidak bisa menjelaskannya. Oleh karena itu KSPSI Provinsi Bengkulu akan
melayangkan surat ke Dewan Pengupahan Nasional dan juga Kemenaker. "Dalam rapat terakhir
di tingkat nasional beberapa waktu lalu, terkait UMP ini tergantung dengan masing-masing
daerah yang berarti masih dimungkinkan untuk diusulkan naik," tukasnya.

24