Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

Judul Penerapan Tunggu Petunjuk Pusat
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg14
Jurnalis cak
Tanggal 2020-12-01 04:18:00
Ukuran 238x118mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 69.020.000

News Value Rp 207.060.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - Hamdani Azhari (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan) Jadi,
dalam UU Ciptaker itu, tidak ada penangguhan dan harus diterapkan seluruh perusahaan

negative - Hamdani Azhari (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan) Kami
masih menunggu jelasnya apakah bisa mengajukan penangguhan atau tidak bagi perusahaan
yang tidak mampu. Entah itu berupa peraturan pemerintah (PP) atau yang lainnya

positive - Hamdani Azhari (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan)
Pengawasannya di samping dari provinsi, juga dari kami

negative - Hamdani Azhari (Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Lamongan) ladi,
perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan UMK itu, ya nanti dapat teguran. Kemudian,
perusahaan harus segera melaksanakannya. Kalau tidak, akan tericena sanksi

Ringkasan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan belum bisa memastikan ada
tidaknya penangguhan terhadap perusahaan dalam penerapan upah minimum kabupaten (UMK)
tahun depan. Meskipun, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau omnibus law telah
mengatur ketentuan tersebut.

"Jadi, dalam UU Ciptaker itu, tidak ada penangguhan dan harus diterapkan seluruh perusahaan,"
tutur Kepala Disnakertrans Lamongan Hamdani Azhari kepada Jawa Pos Radar Lamongan
kemarin (30/11). Namun, lanjut dia, pandemi Covid-19 masih berdampak pada sebagian besar
perusahaan. Dia belum mengetahui apakah pemerintah pusat nanti memberikan pengecualian
bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dalam hal menerapkan UMK baru.

20