Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 22
PENERAPAN TUNGGU PETUNJUK PUSAT
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lamongan belum bisa memastikan ada
tidaknya penangguhan terhadap perusahaan dalam penerapan upah minimum kabupaten (UMK)
tahun depan. Meskipun, Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) atau omnibus law telah
mengatur ketentuan tersebut.
"Jadi, dalam UU Ciptaker itu, tidak ada penangguhan dan harus diterapkan seluruh perusahaan,"
tutur Kepala Disnakertrans Lamongan Hamdani Azhari kepada Jawa Pos Radar Lamongan
kemarin (30/11). Namun, lanjut dia, pandemi Covid-19 masih berdampak pada sebagian besar
perusahaan. Dia belum mengetahui apakah pemerintah pusat nanti memberikan pengecualian
bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dalam hal menerapkan UMK baru.
"Kami masih menunggu jelasnya apakah bisa mengajukan penangguhan atau tidak bagi
perusahaan yang tidak mampu. Entah itu berupa peraturan pemerintah (PP) atau yang lainnya,"
ujar Dani.
Sebagaimana diberitakan, gubernur Jatim sudah menetapkan besaran UMK Lamongan tahun
depan Rp 2.488.724 per bulan. Angka tersebut lebih tinggi daripada tahun ini Rp 2.423.724 per
bulan.
"Pengawasannya di samping dari provinsi, juga dari kami," tutur Dani, sapaan akrab Hamdani
Azhari.
Besaran UMK tahun depan sebenarnya di bawah besaran usulan dari Dewan Pengupahan
Lamongan Rp 2.544.910 per bulan "ladi, perusahaan-perusahaan yang belum melaksanakan
UMK itu, ya nanti dapat teguran. Kemudian, perusahaan harus segera melaksanakannya. Kalau
tidak, akan tericena sanksi," ujar Dani saat dikonfirmasi via ponseL Dia mengklaim sudah
menyampaikan penetapan besaran UMK dan adanya kebijakan dari UU Ciptaker itu. Sebanyak
70 perusahaan dan 30 perwakilan buruh diundang, (ind/yan/cl2/cak)
21
