Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 54
Pemerintah juga memberikan perhartian khusus bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK.
Perubahan ketentuan mengenai mekanisme pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja
tetap, di satu sisi untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh agar tidak terjadi
pemutusan hubungan kerja secara sewenang-wenang oleh pengusaha. Di sisi lain bagi kedua
belah pihak, PHK tersebut tidak selalu harus menjadi objek yang diperselisihkan.
Terkait dengan perubahan ketentuan besaran kompensasi PHK, dimaksudkan agar
pekerja/buruh mendapatkan kompensasi PHK yang lebih realistis. Selain itu untuk memberikan
bekal agar pekerja yang mengalami PHK tetap dapat bekerja, Undang-Undang ini mengatur
adanya manfaat jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). JKP merupakan program baru dalam
sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri atas manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja,
dan pelatihan.
(akr)
53
