Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 50
BP2MI DORONG SEMUA PIHAK BERKOLABORASI LINDUNGI PEKERJA MIGRAN
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendorong
semua pihak untuk berkolaborasi bersama pemerintah untuk melindungi pekerja migran
Indonesia (PMI).
"Saya berharap semua pihak untuk berkolaborasi dalam memberikan perlindungan PMI dan
mendukung modernisasi sistem yang telah dicanangkan," ujar Benny dalam keterangannya di
Jakarta, Senin.
Dia mengucapkan selamat atas terpilihnya Ayub Basalamah sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan
Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati).
Benny menambahkan Presiden Jokowi dalam pembukaan Munas Apjati telah menegaskan tidak
akan memberikan toleransi sedikitpun terhadap keberadaan jaringan mafia yang mengambil
manfaat tidak wajar dari PMI.
Semua pihak dari hulu sampai hilir harus terlibat dalam upaya perlindungan, mulai dari aparat di
tingkat desa sampai ke Pemda, perusahaan tenaga kerja, lembaga-lembaga pendidikan, BP2MI,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kepolisian, dan Imigrasi, serta Duta Besar dan Kementerian Luar
Negeri.
BP2MI memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyatakan perang terhadap sindikat
pengiriman ilegal PMI.
"BP2MI tidak akan pernah menghentikan peperangan ini, kecuali para sindikat tersebut kembali
ke jalan yang benar dan tidak melakukan kejahatan pengiriman PMI secara ilegal," kata dia.
Benny menambahkan, Presiden Jokowi telah meminta semua pihak harus terlibat secara sinergis
untuk membuat PMI mampu bersaing di pasar global, untuk melindungi hak-hak PMI, untuk
menyejahterakan PMI dan keluarganya, dan menjadikan PMI menjadi duta bangsa Indonesia di
masyarakat internasional.
"Presiden meminta Apjati agar bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan PMI yang
memiliki kompetensi untuk bersaing di pasaran internasional," ujarnya.
Dia menjelaskan keselamatan, kemerdekaan dan kesejahteraan PMI adalah perlindungan yang
menjadi hukum tertinggi yang harus ditegakkan semua pihak. Untuk mewujudkan pelindungan
PMI secara menyeluruh sebagai warga negara VVIP yang perlu dilindungi dari ujung rambut
hingga ujung kaki.
"Pemerintah sadar memiliki berbagai keterbatasan. Tidak mungkin tata kelola penempatan dan
pelindungan PMI dilakukan sendiri oleh pemerintah," ujarnya.
Dampaknya, sinergi dan kolaborasi, kerjasama dan sama-sama bekerja antara BP2MI dan
asosiasi P3MI berbasis sistem IT, menjadi penting dan strategis dalam menjawab tantangan-
tantangan ke depan.
"Saya melihat bahwa baru Apjati yang membangun sistem IT itu ketika saya mengunjungi
Apjati," ucap Benny.
49