Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020

Presiden KSPI Said Iqbal menanggapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah mengirimkan surat tanggapan melalui Direktur Pengupahan ke Gubernur
Jawa Barat, yang telah berimplikasi ke daerah lain di Indonesia. Dalam hal surat tersebut yang
mempersoalkan UMSK tidak perlu lagi ditetapkan atau diputuskan oleh Gubernur, sesuai UU
Cipta Kerja adalah sesuatu yang keliru.

Menurut Said Iqbal yang benar adalah, kembali ke pasal 191 a, ayat 1 yang menyatakan di dalam
UU Cipta Kerja tersebut, untuk pertama kalinya segala peraturan yang berkenaan dengan UU
no.13 tahun 2003 dalam hal ini Peraturan Pemerintah 78 tahun 2015 masih berlaku.

"Dengan demikian, untuk tahun 2021 harus wajib tetap diputuskan oleh Gubernur baik UMSK
maupun UMSP. Wajib hukumnya sesuai pasal 191 a, UU no.11 tahun 2020 ditetapkan oleh
Gubernur," kata Said dalam video konferensi persnya kepada wartawan, Senin (30/11).

Dia menganjurkan, kepada para gubernur se Indonesia untuk segera memutuskan dan
mengeluarkan Surat Keputusan (SK), tentang nilai kenaikan, apabila ada kenaikan UMSK dan
UMSP di wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi.

"Kami mengutuk keras dan mengecam surat tanggapan, Direktur Pengupahan Kemnaker yang
justru tidak memahami Undang Undang. Sebagaimana kami juga mengecam dan menolak Surat
Edaran Menaker yang meminta tidak ada kenaikan UMP pada 2021," katanya.
Dan ternyata, menurut dia, surat edaran itu dibantah oleh beberapa kepala daerah yang tetap
membuat ada kenaikan upah baik UMSK maupun UMSP pada 2021. Karena itu, KSPI meminta,
kepala daerah dalam hal ini gubernur yang telah memastikan akan ada kenaikan upah pekerja
pada 2021, untuk tetap bersikap tegas dan tetap menetapkan UMSK dan UMSP tetap ada
kenaikan sesuai dengan yang telah diputuskan.

91