Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 DESEMBER 2020
P. 91
Judul Surat Kemenaker ke Jabar Soal Upah Minimum Sektoral Diprotes
Nama Media republika.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qklreh396/surat-kemenaker-ke-jabar-
soal-upah-minimum-sektoral-diprotes
Jurnalis Agus Yulianto
Tanggal 2020-11-30 16:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Dengan demikian,
untuk tahun 2021 harus wajib tetap diputuskan oleh Gubernur baik UMSK maupun UMSP. Wajib
hukumnya sesuai pasal 191 a, UU no.11 tahun 2020 ditetapkan oleh Gubernur
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami mengutuk
keras dan mengecam surat tanggapan, Direktur Pengupahan Kemnaker yang justru tidak
memahami Undang Undang. Sebagaimana kami juga mengecam dan menolak Surat Edaran
Menaker yang meminta tidak ada kenaikan UMP pada 2021
Ringkasan
Surat Kementerian Ketenagakerjaan dari Direktur Pengupahan ke Gubernur Jawa Barat soal
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak lagi bisa ditetapkan oleh provinsi,
dipersoalkan oleh Serikat Pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara terbuka
memprotes surat tersebut.
Presiden KSPI Said Iqbal menanggapi pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) telah mengirimkan surat tanggapan melalui Direktur Pengupahan ke Gubernur
Jawa Barat, yang telah berimplikasi ke daerah lain di Indonesia. Dalam hal surat tersebut yang
mempersoalkan UMSK tidak perlu lagi ditetapkan atau diputuskan oleh Gubernur, sesuai UU
Cipta Kerja adalah sesuatu yang keliru.
SURAT KEMENAKER KE JABAR SOAL UPAH MINIMUM SEKTORAL DIPROTES
Surat Kementerian Ketenagakerjaan dari Direktur Pengupahan ke Gubernur Jawa Barat soal
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tidak lagi bisa ditetapkan oleh provinsi,
dipersoalkan oleh Serikat Pekerja. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara terbuka
memprotes surat tersebut.
90
