Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 13
Ringkasan
Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang
dipersoalkan adalah besaran nilai UMP.
Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan
pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker
meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021. Beleid itu tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/2020 tentang
TARIK ULUR UMP 2021
Hampir tiap tahun upah minimal provinsi (UMP) selalu saja menjadi polemik. Biasanya yang
dipersoalkan adalah besaran nilai UMP.
Namun kini beda. Hal yang dipersoalkan ada tidaknya kenaikan UMP. Tentu saja kalangan
pekerja/buruh menuntut adanya kenaikan, sementara pengusaha bersikap sebaliknya. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah pun turun tangan. Sebagai regulator, Menaker
meminta pemerintah daerah (pemda) tidak menaikkan UMP pada 2021. Beleid itu tertuang dalam
Surat Edaran (SE) Nomor M/ll/HK.04/2020 tentang
Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019(Covid-
19).
Penerbitan SE tersebut diklaim telah berdasarkan kajian yang dilakukan secara mendalam oleh
Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) terkait dampak Covid-19 terhadap pengupahan.
Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja/buruh, termasuk dalam membayar upah.
Keputusan Menaker itu pun menuai penolakan. Bendahara Umum Konfederasi Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Mustopo menuturkan, keputusan Menaker ini menjadi
dilema bagi nasib pekerja. Penetapan UMP 2021 bukan menjadi ukuran normal dengan kondisi
pandemi yang sudah berjalan sembilan bulan.
Menurut dia, masih banyak perusahaan yang tidak terdampak pandemi Covid-19. "Tapi dengan
adanya surat edaran (SE) dari Ibu Menaker, pimpinan perusahaan akan melaksanakan SE
tersebut," katanya.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan, untuk
menentukan UMP adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015, bukan SE Menaker. Karena
itu, Said Iqbal meminta para kepala daerah untuk ticak mengikuti terbitnya SE Menaker tersebut.
"Cara menghitung kenaikan UMP, UMK, UMSK adalah dengan cara menghitung inflasi plus
pertumbuhan ekonomi dari September 2019 hingga September 2020. Dengan menghitung itu
bisa dipastikan September 2019 sampai September 2020 inflasi plus pertumbuhan ekonomi itu
masih plus," katanya.
Sekali pun adanya persoalan resesi ekonomi, Said menyebut hitung-hitungan dari Maret sampai
September 2020 pertumbuhan ekonomi minus 8,22%, namun secara total dari inflasi dan
pertumbuhan ekonomi angkanya masih plus.
Seakan mendengar tuntutan kalangan buruh, saat ini ada enam provinsi yang menaikkan UMP.
Keenam provinsi itu yakni Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah, Jawa Timur,
12
