Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu. "Jadi, sudah ada enam provinsi yang menetapkan
UMP 2021 lebih tinggi dari 2020," ujar Menteri Ida dalam rapat secara virtual, Rabu (25/11).
Menurutnya, ada 27 provinsi lain yang tak menaikkan UMP di tahun depan. Ada satu provinsi,
Gorontalo, yang belum menetapkan kebijakan UMP-nya untuk 2021.

Ida mengatakan, penetapan UMP ini akan diputuskan oleh Kemenaker pada akhir tahun.
Nantinya, Menaker akan membuat aturan dan penetapan di setiap wilayah."Itu masih kita tunggu
dan keputusannya akhir tahun kita akan umumkan," ucapnya.

Jika kalangan buruh mengapresiasi kenaikan UMP di enam provinsi tersebut, tidak demikian
dengan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani
mengatakan, pertumbuhan ekonomi dalam negeri yang masih terkontraksi negatif dan proyeksi
inflasi 2021-2022 tidak memungkinkan pengusaha menaikkan UMP.

Bahkan, kebijakan para gubernur tersebut dinilai kontradiktif dengan kondisi saat ini. "Akibat
inflasinya rendah sehingga kondisi inilah

yang kita lihat tidak memungkinkan upah dinaikkan. Namun, beberapa daerah sudah
memutuskan naik. Kami menyesalkan kenaikan (upah) itu," ujarnya.

Hariyadi menilai, dalam kondisi pandemi seperti saat ini, UMP 2021 justru direkomendasikan
untuk tidak dinaikkan karena jika menggunakan formula penentuan upah minimum pada PP
Nomor 78/2015, UMP justru bakal turun.
"Kalau pakai rumus itu hasilnya negatif karena ekonomi kita minus 5,32% (kuartal II) dan inflasi
1,24%. Jadi kalau ditambahkan, masih minus 3%. Enggak mungkin kalau pakai formula minus,
yang ada nanti upahnya turun sehingga direkomendasikan upahnya tetap," katanya.

Pengamat ekonomi Nailul Huda mengatakan, UMP layak dinaikkan, meskipun persentase
kenaikannya rendah. Hal ini dikarenakan masih terjadi inflasi secara tahunan, meskipun
pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Artinya, akan tetap terjadi kenaikan harga-harga
secara umum tahun depan.

Hal senada dikatakan ekonom Indef Didin S Damanhuri. Sebaiknya UMP 2021 disesuaikan
dengan kondisi perekonomian 2021. Jika tidak, buruh akan makin turun daya belinya sehingga
pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pengalaman krisis-besar sebelumnya, pendekatan demand side, termasuk mempertahankan
daya beli buruh, justru akan tepat untuk keluar dari krisis. "Menahan upah buruh itu supply side
approach yang tidak kompatibel untuk mempercepat pemulihan ekonomi," ujarnya.

rina anggraeni/ kunthifdhmarsandy/ adityapratama/ suparjoramalan

13