Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 17

UPAYA DITJEN BINAPENTA PKK DALAM TINGKATKAN LAPORAN KEUANGAN

              Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Penempatan  Tenaga  Kerja  dan  Perluasan  Kesempatan  Kerja
              (Ditjen  Binapenta  &  PKK)  Kementerian  tenaga  Kerja  (Kemanaker),  menggelar  kegiatan  FGD
              (Focus  Group  Discussion)  bertajuk  Laporan  Keuangan  Berprestasi  Kontribusi  Bagi  Negeri!  di
              Trans Convention Center Lurnry, Hotel IB1S Trans Studio, Kota Bandung, Rabu (25/11).

              Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari dari tanggal 25-27 November, bertujuan untuk
              meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga menghasilkan sebuah laporan yang relevan
              dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

              Peserta yang mengikuti FGD adalah petugas penyusun laporan keuangan, ada sekitar 200 orang
              peserta yang hadir secara langsung. Sementara, sebanyak 354 petugas dari Disnaker kabupaten
              kota se-Indonesia mengikuti webinar secara virtual. Turut serta 21 petugas penyusun pelaporan
              keuangan Kemnaker Pusat.

              Dalam sambutannya, Dirjen Binapenta dan PKK, Suhartono menyampaikan, laporan keuangan
              harus berbasis dan sesuai dengan kegiatan. "Mana yang harus dibiayai, mana yang tidak, itulah
              menurut saya * yang harus dikawal oleh petugas keuangan. Pelaporan keuangan harus sesuai
              dengan apa yang kita lakukan," katanya.

              Di samping itu, Suhartono menegaskan bahwa secara mendasar laporan keuangan itu harus
              dapat dibaca dan dimengerti semua orang. Kegiatan FGD tersebut, kata Suhartono, diharapkan
              dapat menjadi itikad dalam membuat laporan keuangan yang efektif dan efisien.

              Setditjen Binapenta dan PKK, Edi Purnama menambahkan, dalam penyusunan laporan keuangan
              harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan
              Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/ PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
              Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga.

              "Dengan dilaksanakannya FGD ini diharapkan peserta nantinya bisa menyusun laporan secara
              baik akuntable dan tepat waktu," ungkapnya.

              "Sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan yang relevan
              dapat  membantu  mengevaluasi  kinerja  keuangan  periode  sebelumnya,  serta  membantu
              memprediksi kinerja keuangan yang akan datang," terangnya.

              Di samping itu, Edi melanjutkan, informasi dalam laporan keuangan harus andal, artinya tidak
              ada kesalahan material sehigga dapat diandalkan sebagai penyajian informasi keuangan yang
              benar.

              Turut hadir, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat
              (Jabar),  Agus  E  Hanafiah.  Dalam  kesempatan  tersebut,  Agus  menyampaikan,  FGD  yang
              dilangsungkan tersebut merupakan kegiatan yang menyangkut hal yang sangat vital bagi kinerja
              lembaga pemerintahan.

              "Apabila  laporan  tidak  baik  tentu  akan  jadi  persoalan  yang  luar  biasa.  Harapannya  laporan
              keuangan  bisa  berkualitas.  Indikatormya,  bisa  dipahami,  relevan,  andal  dan  bisa
              diperbandingkan," pungkasnya.

              caption:

              Dirjen  Binapenta  dan  PKK,  Suhartono  membuka  kegiatan  FGD  (Focus  Group  Discussion)
              bertajuk'Laporan  Keuangan  Berprestasi  Kontribusi  Bagi  Negeri',  di  Trans  Convention  Center
              Luxury, Hotel IBIS Trans Studio, Kota Bandung, Rabu (25/11).


                                                           16
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22