Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020

surat edaran tentang UMP 2021, dimana para Gubernur diminta untuk menetapkan nilai upah
minimum (UMP) tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020.
Bob menyebutkan, tahun 2021 merupakan tahun perjuangan untuk pulih secepatnya.
Karenanya, dia berharap, dengan diimplementasikannya UU Cipta Kerja maka terjadi
transformasi ekonomi Indonesia yagn lebih inklusif, UMKM bisa diberdayakan, investasi yang
masuk dan bisnis yang sudah ada bisa bertahan sehingga perbaikan ekonomi di tahun depan
bisa lebih baik lagi.

Ia menuturkan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan masih dibahas
oleh Tripartit dalam Dewan Pengupahan Nasional yang turut melibatkan para ahli. "Masih dalam
pembahasan, mungkin tinggal satu kali pleno lagi," kata Bob.

Bob pun berharap nantinya aturan pengupahan ini tidak hanya didominasi oleh upah minimum
tapi juga upah produktif dan upah berdasarkan kompetensi.

Berdasarkan UU Cipta Kerja disebutkan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
Penetapan upah minimum provinsi tersebut ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan
ketenagakerjaan. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan ini menggunakan data yang bersumber
dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Upah minimum provinsi ini pun dihitung dengan menggunakan formula perhitungan upah
minimum, dimana formula ini memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Namun,
ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum akan diatur dalam
Peraturan Pemerintah.Editor: Khomarul Hidayat.

19