Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 19
Judul Pengusaha setuju UMP tahun 2022 mengacu ke UU Cipta Kerja
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://newssetup.kontan.co.id/news/pengusaha-setuju-ump-tahun-
2022-mengacu-ke-uu-cipta-kerja
Jurnalis Lidya Yuniartha
Tanggal 2020-11-27 05:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Bob Azam (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Memang seperti yang
kami harapkan supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan.
Jadi memang PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat
business plan. Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis
neutral - Bob Azam (Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Masih dalam
pembahasan, mungkin tinggal satu kali pleno lagi
Ringkasan
Pemerintah memastikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 akan mengacu pada Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Komite Tetap
Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha sepakat penetapan UMP di
2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan aturan turunan sebagai pelaksana UU
Cipta Kerja bisa segera rampung.
PENGUSAHA SETUJU UMP TAHUN 2022 MENGACU KE UU CIPTA KERJA
Pemerintah memastikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 akan mengacu pada Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya.
Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Bob Azam mengatakan pengusaha sepakat
penetapan UMP di 2022 berpedoman pada UU Cipta Kerja, dan diharapkan aturan turunan
sebagai pelaksana UU Cipta Kerja bisa segera rampung. "Memang seperti yang kami harapkan
supaya transformasi ekonomi melalui Omnibus law ini bisa segera di realisasikan. Jadi memang
PP bisa diselesaikan dan dunia usaha bisa jelas ada gambaran untuk membuat business plan.
Investor juga bisa ada kepastian untuk buat kalkulasi bisnis," ujar Bob kepada Kontan.co.id,
Kamis (26/11).Seperti diketahui, pada 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengeluarkan
18
