Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 133
Ia memaparkan rata-rata harga tanah di Indonesia sebesar US$225 per meter atau Rp3,15 juta
per meter (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Harganya lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand
yang sebesar US$215 per meter, Filipina US$127 per meter, Malaysia US$100 per meter, dan
Vietnam US$90 per meter.
Selanjutnya, rata-rata upah minimum di Indonesia dipatok sebesar US$279 per bulan. Angka itu
setara dengan Rp3,9 juta per bulan jika dikonversi ke rupiah.
Sementara, rata-rata upah minimum di Thailand hanya US$220 per bulan, Filipina US$220 per
bulan, Malaysia US$268 per bulan, dan Vietnam US$182 per bulan. Bukan hanya rata-rata upah,
tapi kenaikannya setiap tahun juga paling tinggi di Indonesia.
Tercatat, rata-rata kenaikan upah di Indonesia mencapai 24 persen per tahun. Angkanya jauh
lebih tinggi ketimbang Thailand yang hanya 15 persen per tahun, Filipina 13 persen per tahun,
Malaysia 13 persen per tahun, dan Vietnam 20 persen per tahun.
"Dengan komponen biaya yang mahal, maka tidak berpihak terhadap perluasan usaha investasi,
khususnya padat karya," ujar Shinta.
Ia juga mengkritik kebijakan yang diambil beberapa pemerintah daerah (pemda) dalam
menaikkan upah minimum tahun depan. Hal itu, kata Shinta, berpotensi membuat dunia usaha
pailit.
"Dalam kondisi krisis ini ada daerah yang menaikkan upah minimum, jadi ada risiko kepailitan
pelaku usaha," kata Shinta.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat 1 dari 34 provinsi di Indonesia
belum menetapkan besaran upah minimum (UMP) 2021 hingga saat ini.
Sementara, 27 provinsi menetapkan besaran UMP 2021 sama seperti tahun ini. Kemudian, enam
provinsi lainnya memutuskan untuk menaikkan UMP tahun depan.
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat edaran terkait penetapan UMP tahun
depan. Penetapan upah minimum 2021 diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi dunia
usaha di masa pandemi covid-19.
Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus
5,32 persen pada kuartal II 2020. Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan juga melihat hasil survei
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan 82 persen perusahaan membukukan penurunan
pendapatan.
(aud/agt)
132
