Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 NOVEMBER 2020
P. 96
Guntur menjabarkan bahwa sekitar tiga tahun lalu atau 2017, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) mengajak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas
program bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Namun, pembahasan itu sempat terhenti
di tingkat kementerian.
"Sempat mau didorong ke presiden, tapi karena suasana menjelang pemilihan umum [pemilu
2019] sehingga tidak jadi saat itu. Kini sudah tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja
[dalam program JKP]," ujar Guntur, Kamis (26/11/2020).
Dia tidak menjabarkan apakah pembahasan bersama Bappenas itu merupakan cikal bakal
program JKP. Namun, penyusunan program unemployement benefit kala itu memiliki landasan
yang sama dengan penyusunan program JKP.
Menurut Guntur, tujuan program itu yakni untuk membantu masyarakat yang kehilangan
pekerjaan agar tetap mendapatkan penghasilan. Selain manfaat tunai, masyarakat pun dibantu
agar mendapatkan akses ke bursa lapangan kerja, disertai pelatihan kerja.
Tantangan ketenagakerjaan kala itu pun kondisinya relatif sama, di antaranya yakni pekerja yang
masih didominasi oleh sektor informal. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat pun relatif
masih rendah sehingga persaingan kerja cukup sengit.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan menilai bahwa kondisi itu membuat banyak masyarakat
sulit mendapatkan pekerjaan. Dengan adanya pandemi Covid-19, lapangan kerja semakin
sempit, persaingan kerja pun kian sulit.
"Kondisi itu perlu diperhatikan betul, beban funding pun tidak dibebankan kepada pekerja dan
pengusaha. Akankah [dibebankan] kepada program Jaminan Kecelakaan Kerja [JKK] dan
Jaminan Kematian [JKm] yang rasio klaimnya masih rendah? Semua itu perlu dihitung betul,"
ujar Guntur.
95
