Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 21 JANUARI 2021
P. 42
"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang
buruh Indonesia telah dirampok oleh para pimpinan yang ada di BPJS ketenagakerjaan, Oleh
karena itu KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan dibuka secara transparan," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021.
KSPI MINTA PEMERIKSAAN DUGAAN KORUPSI BPJS KETENAGAKERJAAN DIBUKA
TRANSPARAN
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia meminta Kejaksaan Agung untuk membuka secara
transparan pemeriksaan dugaan korupsi dana investasi BPJS Ketenagakerjaan alias BP
Jamsostek.
"Bilamana dugaan korupsi ini terbukti dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, berarti uang
buruh Indonesia telah dirampok oleh para pimpinan yang ada di BPJS ketenagakerjaan, Oleh
karena itu KSPI mengutuk keras dan meminta pemeriksaan dibuka secara transparan," ujar
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 20 Januari 2021.
KSPI mendukung penuh langkah-langkah yang akan diambil oleh Kejaksaan Agung berkaitan
dengan dugaan korupsi di lembaga penyelenggara jaminan sosial tersebut. Selanjutnya, KSPI
meminta Kejaksaan Agung untuk mencekal Direktur Utama dan para Direksi BPJS
Ketenagakerjaan agar tidak bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan, terhitung mulai
hari ini, 20 Januari 2021.
"KSPI akan mengerahkan puluhan ribu buruh berbondong-bondong di seluruh wilayah Republik
Indonesia untuk mendatangi semua kantor cabang di kab/kota dan kantor-kantor wilayah BPJS
Ketenagakerjaan di seluruh wilayah Indonesia untuk menanyakan keberadaan triliunan uang
buruh yang diduga dikorupsi di BPJS Ketenagakerjaan," ujar Said Iqbal.
KSPI, kata Said Iqbal, memberi waktu 7 x 24 jam kepada BPJS Ketenagakerjaan baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah untuk memberikan jawaban dan penjelasan atas fakta-fakta
terhadap dugaan korupsi tersebut.
BP Jamsostek sebelumnya telah menanggapi langkah Kejaksaan Agung menaikkan status kasus
BPJS Ketenagakerjaan ke penyidikan. "Kami mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan
menghormati proses penyidikan yang sedang berlangsung di Kejagung," ujar Deputi Direktur
Bidang Humas dan Antar Lembaga BP Jamsostek, Irvansyah Utoh Banja, kepada Tempo, Selasa,
19 Januari 2021.
Utoh mengatakan Manajemen BP Jamsostek siap memberikan keterangan secara transparan
guna memastikan apakah pengelolaan investasi telah dijalankan sesuai tata kelola yang
ditetapkan. BP Jamsostek pun berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan
di publik, saat pemerintah sedang berupaya keras dalam memulihkan ekonomi nasional.
BP Jamsostek, ujar Utoh, juga merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggungjawab
langsung kepada Presiden. Kegiatan operasional, termasuk pengelolaan dana lembaga tersebut
pun telah diawasi dan diaudit baik oleh Satuan Pengawas Internal, Dewan Pengawas dan
berbagai lembaga berwenang secara berkala dan rutin yaitu BPK, OJK, KPK dan Kantor Akuntan
Publik.
"Hasil audit BP Jamsostek dari lembaga-lembaga tersebut dari tahun 2016-2019 mendapat
predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) / Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BP Jamsostek juga selalu menyampaikan hasil audit Laporan Keuangan (LK) dan Laporan
Pengelolaan Program (LPP) tersebut kepada publik melalui media massa," ujar Utoh.
41
