Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 MARET 2021
P. 62
(unsur pemerintah); Darwoto mewakili Myra Maria Hanartani (Unsur Organisasi Pengusaha); dan
Puji Santoso (Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh).
"Apakah dapat disetujui usulan dari Badan Pekerja tentang penyusunan agenda kerja LKS
Tripartit nasional tahun 2021?" tanya Ida Fauziyah seraya disambut suara serentak peserta
sidang pleno, "Setuju" dan bunyi palu "Tok" sebagai bentuk pengesahan kesepakatan bersama
tersebut.
Menteri Ida Fauziyah menjelaskan, pengesahan kesepakatan bersama LKS Tripartit nasional
tersebut setelah mendengarkan penjelasan maupun pertimbangan, saran dan pendapat
mengenai penetapan pokok-pokok pikiran Badan Pekerja (BP) LKS Tripnas Nomor
01/PPKB/TRIPNAS/III/2021 tentang penyusunan agenda LS Tripnas Tahun 2021.Sekretaris LKS
Tripnas, Aswansyah, mengatakan bahwa agenda Kerja LKS Tripnas Tahun 2021 substansinya
yakni peraturan perundang-undangan dan konseptual.
Terkait substasi peraturan perundang-undangan, LKS Tripnas akan me-review PP LKS Tripnas
Nomor 4 Tahun 2017 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8
Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi LKS Tripnas; pembahasan empat aturan
turunan PP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (substansi ketenagakerjaan); dan
review sistem keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.
Sementara subtansi konseptual, LKS Tripnas akan melakukan pembahasan konseptual Agenda
Kerja Tripnas Tahun 2021; pembahasan isu-isu aktual ketenagakerjaan antara lain audiensi LKS
Tripnas dengan Bappenas; DPR RI dan K/L terkait; evaluasi kinerja Tripnas; konsinyering BP LKS
Tripnas dan sidang pleno LKS Tripnas.
"Sidang pleno I tahun 2021 ini merupakan tindak lanjut dari rapat BP tanggal 4 Maret 2021
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Ketua," kata Aswansyah.
Dalam kesempatan sama, Plt. Dirjen PHI dan Jamsos, Tri Retno Isnaningsih, menyambut positif
sidang pleno LKS Tripnas Tahun 2021 melalui jalan musyawarah dan kekeluargaan. "Hasil
pembahasan pleno ini diharapkan bisa menjadi langkah bagi pemerintah untuk mengambil
kebijakan," katanya.
Sidang pleno I Tripnas dihadiri oleh 20 orang peserta. Terdiri dari unsur pemerintah 8 orang dan
masing-masing 6 orang peserta dari unsur pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. [hrs].
61
