Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020
P. 58
Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Logam (PUKSPL) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) PT. HTP Metalworks, Aripin menjelaskan aksi ini dipicu oleh keputusan perusahaan
yang melakukan PHK terhadap 29 karyawannya. Namun, PHK tersebut tanpa ada kesepakatan
bersama antara karyawan dan perusahaan.
"Ini dipicu dari gagalnya perundingan yang sudah tiga kali diadakan," ucapnya.
Informasi terkait PHK karyawan itu tertera pada surat pengumuman No.077/SP/MGT/VI/20,
terdapat 29 karyawan yang mendapat PHK gelombang kedua. Keputusan tersebut berlaku per
Sabtu, (13/6) lalu. PHK tersebut dipicu oleh kondisi perusahaan yang berdalih ada penurunan
omzet imbas dari pandemi Covid-19. Aripin yang juga korban PHK mengatakan musyawarah
terakhir dilaksanakan pada Selasa (23/6) lalu. Namun musyawarah tersebut tak menemui
kesepakatan.
"Deadlock, PHK ini memang PHK sepihak yang sudah menyalahi aturan. Karena PHK ini
betul-betul mengkriminalisasi karyawan," kata Aripin.
Menurut Aripin saat musyawarah berlangsung saat itu pihak perusahaan sempat menjanjikan
pesangon. Namun, pesangon yang akan diterima karyawan tidak dijelaskan.
"Memang dari awal kami di PHK pada Sabtu lalu. Itu tidak dijelaskan berapa yang akan kami
terima makannya kami sepakat gelar aksi," ungkapnya.
Pada aksi tersebut, para demonstran sempat mendapat titik terang. Pihak perusahaan mencoba
kembali menggelar perundingan dengan perwakilan karyawan yang mendapat PHK , FSPMI
Tangerang Raya serta pihak kepolisian. Dalam perundingan tersebut, lagi-lagi tidak mendapat
kesepakatan antar kedua belah pihak. Pihak perusahaan menjanjikan pesangon 6 bulan gaji
namun hal tersebut ditolak oleh karyawan.
"Aneh, padahal kita ada yang kerja sudah 17 tahun. Kalau ada penurunan omzet mana buktinya.
Karena waktu Sabtu lalu pihak produksi menyatakan ada kenaikan omzet sampai Juni ini," tutur
Aripin.
Unjuk rasa itu dikawal ketat oleh sejumlah aparat kepolisian dari Polrestro Metro Tangerang.
Kepala Bidang Hubungan Industrial, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang, Asep
Rahmat mengatakan, pihaknya akan memanggil kedua belah pihak untuk melakukan tripartet
di kantor Disnaker Kota Tangerang.
57
