Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 JUNI 2020

KADIN: PELONGGARAN PSBB BELUM BANGKITKAN PENDAPATAN PENGUSAHA

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia mencatat hingga Mei jumlah tenaga
kerja yang dirumahkan akibat pandemi Covid-19 sudah mencapai 6,4 juta orang. Angka tersebut
didapat berdasarkan laporan berkala dari seluruh asosiasi tergabung di dalam Kadin.

"Kebetulan saya di kadin di-update diinformasikan secara reguler asosiasi bisnis dengan asosiasi
di bawah Kadin kita punya 200 asosiasi, dan juga pengusaha mereka memaparkan bahwa
tekanan terhadap perekonomian ini makin lama makin besar dan pada saat itu ketidakpastian
menjadi sangat tinggi," kata Ketua Umum Kadin, Rosan P Roeslani, dalam konferensi pers rilis
SMRC, Kamis (25/6/2020).

Menurutnya, apabila dilihat di bulan Mei beritanya banyak yang bilang pandemi ini akan selesai
bulan Juni, Juli bahkan ada yang bilang Desember. Itu semua menimbulkan ketidakpastian yang
sangat tinggi sehingga persepsi terhadap perekonomian yang berat itu menjadi sangat tinggi di
pertengahan akhir-akhir bulan Mei.

"Nah kalau angka-angka Kami memang yang dirumahkan itu dan di PHK itu kalau di Kadin
kurang lebih 6,4 juta orang sedikit berbeda dengan angka dari Kementerian ketenagakerjaan
2,8 juta orang. karena memang angka itu semakin menambah setiap bulannya," ujarnya.

Ia pun menyebutkan hasil laporan dari Asosiasi transportasi Organisasi Angkutan Darat
(ORGANDA) yang melaporkan kepadanya, sebanyak 1,4 juta orang yang dirumahkan dan PHK.
Kemudian Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyampaikan 2,1 juta orang, dan sektor
perhotelan melaporkan kurang lebih 430 ribu orang.

"Lebih dari 20.000 hotel yang tutup dan melapor dan kebanyakan yang melapor itu
perhotelannya daerah Jawa Barat padahal kita tahu Hotel di Bali banyak, tapi mereka tidak
melaporkan, dan sektor lainnya," kata Ketum Kadin .

Selain itu, ada juga Asosiasi Satpam yang melapor pada bulan April, Mereka bilang yang
diberhentikan hanya 10 persen, lalu bulan Mei Mereka lapor kembali ke Kadin, yang dirumahkan
dan di-PHK mencapai 60 persen.

"Memang yang dirumahkan dan di PHK itu makin bertambah, sehingga yang terdampak awal
UMKM dan yang paling banyak, lalu pekerja yang pendidikannya relatif kurang tinggi seperti
satpam dan yang lain-lain," ungkapnya.

Lanjut Rosan, memang lebih banyak orang yang dirumahkan 90 persen, daripada yang ter-PHK
10 persen. Karena yang ter-PHK otomatis perusahaan harus mengeluarkan biaya pesangon
untuk pegawainya.

"Padahal saat ini perusahaan sedang tidak dalam kapasitas yang sanggup untuk membayar
pesangon," ungkapnya.

Meskipun saat ini PSBB sudah dilonggarkan, dan mulai banyak perusahaan yang beroperasi
kembali. Namun menurut Rosan tetap saja produktivitas perusahaan akan menurun, karena
faktor physical distancing di dalam kantor dan pabrik, ditambah pembatasan orang dan shift
kerja.
"Cost (biaya) mereka harus melengkapi protokol covid-19, masker, hand sanitizer dan protokol-
protokol lainnya untuk pegawai, yang menyebabkan pengusaha pendapatannya akan menurun,
karena produktivitasnya juga menurun," pungkasnya..

Judul Kemnaker dan BNSP Sepakati Standar Sertifkasi Pelatihan Kerja di BLK
Nama Media liputan6.com
94