Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021
P. 39
Judul Kemnaker: Layanan Publik e-PP dan e-PKB Terus Berlanjut di Masa
Pandemi
Nama Media liputan6.com
Newstrend Layanan Online PP dan PKB
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4594574/kemnaker-layanan-
publik-e-pp-dan-e-pkb-terus-berlanjut-di-masa-pandemi
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-06-29 20:42:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB. "Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan
(Sisnaker) agar pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa
(29/6/2021).
KEMNAKER: LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI MASA
PANDEMI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19. Tuntutan perkembangan jaman dengan
berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat dan praktis melalui sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB.
"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa
(29/6/2021).
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni
memastikan adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan
tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja
dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.
38
