Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021
P. 35
Judul Permudah Pelayanan, Kemnaker Lanjutkan Layanan E-PP Dan E-PKB
Nama Media rmol.id
Newstrend Layanan Online PP dan PKB
Halaman/URL https://rmol.id/read/2021/06/29/494281/permudah-pelayanan-
kemnaker-lanjutkan-layanan-e-pp-dan-e-pkb
Jurnalis Diki Trianto
Tanggal 2021-06-29 21:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daring
atau dikenal e-PP dan e-PKB akan berlanjut di masa pandemi Covid-19. Sebab sistem aplikasi e-
PP dan e-PKB, tak dipungkiri telah memberi kemudahan pelayanan menjadi lebih cepat dan
praktis.
PERMUDAH PELAYANAN, KEMNAKER LANJUTKAN LAYANAN E-PP DAN E-PKB
Layanan Pengesahan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daring
atau dikenal e-PP dan e-PKB akan berlanjut di masa pandemi Covid-19.
Sebab sistem aplikasi e-PP dan e-PKB, tak dipungkiri telah memberi kemudahan pelayanan
menjadi lebih cepat dan praktis.
“Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu,“ ujar Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/6).
Keberadaan PP atau PKB memastikan pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha,
adanya pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan, serta pedoman bagi pengusaha dan
pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antarpekerja.
“Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial,“ ujarnya.
Dalam rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai
Pasal 108 hingga Pasal 135 UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja serta syarat-syarat kerja harus dituangkan dalam PP atau PKB.
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan,
perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker
28/2014.
34
