Page 71 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021
P. 71
Judul Layanan Pengesahan Perusahaan Secara Online Tetap Lanjut Meski
Pandemi
Nama Media liputan6.com
Newstrend Layanan Online PP dan PKB
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4594422/layanan-pengesahan-
perusahaan-secara-online-tetap-lanjut-meski-pandemi
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2021-06-29 18:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan Perusahaan (PP)
dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-
PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19.
LAYANAN PENGESAHAN PERUSAHAAN SECARA ONLINE TETAP LANJUT MESKI
PANDEMI
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal
dengan e-PP dan e- PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi COVID-19.
"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, di Jakarta, Selasa
(29/6/2021).
Menaker menjelaskan, manfaat PP atau PKB bagi pekerja dan pengusaha yakni memastikan
adanya pengaturan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, adanya pengaturan tata tertib
yang berlaku di perusahaan, serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam
melaksanakan hubungan kerja dan hubungan kerja antar pekerja.
"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," jelasnya.
Sementara itu, Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan, dalam
rangka mewujudkan kondisi hubungan Industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108
hingga pasal 135 Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka
hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus dituangkan dalam PP
atau PKB.
70
