Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

Adapun Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru,
pembaruan, perpanjangan, perubahan, sampai pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di
Permenaker Nomor 28 Tahun 2014.

"Fungsi PP atau PKB adalah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Putri.

Putri menegaskan, PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja
10 orang atau lebih.

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya Putri menyebut, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan
secara manual oleh perusahaan yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementerian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya.
Namun sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP
dan pendaftaran PKB secara on line yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB. Selain itu, pengesahan
PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup perusahaannya Kabupaten/Kota, maka
pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di SKPD di bidang Ketenagakerjaan
kabupaten/kota.

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahaan lintas Kabupaten/Kota, pengesahan atau
pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan Provinsi. "Sementara,
bagi perusahaan yang lingkup usahanya lintas Provinsi, maka pengesahan atau pendaftarannya
oleh Dirjen yang membidangi Hubungan Industrial atau pejabat yang ditunjuk," pungkas Putri.

71