Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 JUNI 2021

KEMNAKER PASTIKAN LAYANAN PUBLIK E-PP DAN E-PKB TERUS BERLANJUT DI
MASA PANDEMI
JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan layanan Pengesahan
Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) secara online yang dikenal
dengan e-PP dan e-PKB tetap akan berlanjut di masa pandemi Covid-19.

Tuntutan perkembangan jaman dengan berbasis teknologi, mengharuskan pelayanan lebih cepat
dan praktis.

"Layanan ini harus terintegrasi dengan Sistem Informasi ketenagakerjaan (Sisnaker) agar
pendataan bisa terintegrasi dalam pelayanan satu atap satu pintu," ujar Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah seperti dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (29/6) Menaker Ida
Fauziyah menjelaskan e-PP dan e-PKB bermanfaat untuk memastikan adanya pengaturan hak
dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja .

Menurutnya, kedua belah pihak akan memiliki pengaturan tata tertib yang berlaku di perusahaan,
serta adanya pedoman bagi pengusaha dan pekerja dalam melaksanakan hubungan kerja dan
hubungan kerja antarpekerja.

"Manfaat lain PP dan PKB yakni sebagai sarana peningkatan kesejahteraan pekerja buruh dan
keluarganya, serta instrumen dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan
mewujudkan ketenangan bekerja dan kelangsungan usaha," ujarnya.

Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggora Putri mengatakan dalam rangka mewujudkan
kondisi hubungan industrial yang kondusif di perusahaan sesuai pasal 108 hingga pasal 135
Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Maka, lanjut dia, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja serta syarat- syarat kerja harus di
tuangkan dalam PP atau PKB.

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan PP dan PKB baik baru, pembaruan,
perpanjangan, perubahan, hingga pengesahan PP dan pendaftaran PKB diatur di Permenaker
Nomor 28 Tahun 2014.

"Fungsi PP atau PKB ialah sebagai aturan atau syarat-syarat kerja yang berlaku di perusahaan.
PP dan PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau
minimal sama dengan peraturan perundang-undangan," kata Putri.
Putri menegaskan PP merupakan hal wajib bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja
10 orang atau lebih.

"Sedangkan PKB, wajib bagi setiap perusahaan yang telah memiliki PP atau telah terbentuk
Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-
undangan," ujarnya Menurut Putri, pengesahan PP atau pendaftaran PKB selama ini dilakukan
secara manual oleh perusahaan yaitu melaui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di tingkat
Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Kementrian, sesuai dengan lingkup operasional perusahaannya.

Namun, sejak 19 November 2020 lalu, Kemnaker telah meluncurkan pelayanan pengesahan PP
dan pendaftaran PKB secara online yang dikenal dengan e-PP dan e-PKB.

Putri menambahkan pengesahan PP atau pendaftaran PKB untuk perusahaan yang lingkup
perusahaannya kabupaten/kota, maka pengesahan atau pendaftarannya oleh Kepala Dinas di
SKPD di bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Sedangkan bagi perusahaan yang lingkup perusahannya lintas Kabupaten/Kota, pengesahan
atau pendaftarannya oleh kepada Kepala Dinas SKPD bidang Ketenagakerjaan provinsi.
78