Page 138 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 138

Judul               Tuntut UMP Naik 7-10 Persen
                Nama Media          Tribun Pekanbaru
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         Pg8
                Jurnalis            rol
                Tanggal             2021-11-04 13:39:00
                Ukuran              243x351mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 170.100.000

                News Value          Rp 850.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Negatif




              Ringkasan
              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  akan  kembali  menggelar  aksi  demonstrasi
              menuntut  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  sebesar  7-10  persen  pada  Rabu  (10/11)
              mendatang. KSPI menyebutkan, aksi 10 November nanti akanjauh lebih besar di banding aksi
              26 Oktober lalu.



              TUNTUT UMP NAIK 7-10 PERSEN

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  akan  kembali  menggelar  aksi  demonstrasi
              menuntut  kenaikan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  sebesar  7-10  persen  pada  Rabu  (10/11)
              mendatang.

              KSPI menyebutkan, aksi 10 November nanti akanjauh lebih besar di banding aksi 26 Oktober
              lalu.

              Presiden KSPI, Sald Iqbal mengatakan, aksi kali ini akan digelar di 26 provinsi secara serentak.
              Rinciannya, aksi dilakukan di 150 kabupaten/kota lebih dengan melibatkan 10 ribu buruh yang
              berasal dari 1.000 pabrik.

              "Aksi akan dipusatkan di kantor gubernur, bupati/ wali kota, dan kantor DPRD wilayah masing-
              masing," kata Said dalam konferensi pers darlng, Rabu (3/11).

              Said  menyebut,  tuntutan  dalam  aksi  10  November  masih  sama  dengan  tuntutan  pada  aksi
              sebelumnya. Pertama, naikkan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) 2022 sebesar
              7-10 persen.

              Kedua,  berlakukan  Upah  Minimum  Sektoral  Kabupaten/Kota  (UMSK)  2021  dan  2022.  Ketiga,
              batalkan  UU  Nomor  11  tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Omnibus  Law).  Keempat,  tetap
              berlakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) tanpa diikat UU Nomor 11 tahun 2020.

              Said menjelaskan, aksi kali ini Juga merupakan respons atas pernyataan Asosiasi Pengusaha
              Indonesia (Apindo) yang dinilai 'bersikap tidak adil dan serakah'.


                                                           137
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143