Page 141 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

Judul Gubernur Banten: Penetapan UMP/UMK Mengacu pada Aturan
Pemerintah Pusat
Nama Media metrobanten.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://metrobanten.co.id/gubernur-banten-penetapan-ump-umk-
mengacu-pada-aturan-pemerintah-pusat/
Jurnalis MetroBanten.co.id
Tanggal 2021-11-04 13:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak
bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-undangan, red)

neutral - Wahidin Halim (Gubernur Banten) Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan,
ya sudah

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan
Kementerian Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah
Minimum sesuai regulasi

positive - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Bupati/walikota dan Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur

neutral - Al Hamidi (Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Disnakertrans Disnaker-
trans) Banten) Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada
Bupati/walikota dan Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah
Minimum Kabupaten/Kota kepada Gubernur.

Ringkasan

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP)
dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan normatif yang ditetapkan
Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser dari aturan Perundang-
Undangan.

140