Page 144 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 144
Ringkasan
Optimalisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu dilaksanakan secara kolaboratif
antar instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Karena
itu, Pemda menyusun strategi dalam implementasi peran pelindungan PMI. Salah satunya lewat
Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
LAYANAN TERPADU SATU ATAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
SANGAT PENTING
JAKARTA - Optimalisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu dilaksanakan secara
kolaboratif antar instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
(Pemda). Karena itu, Pemda menyusun strategi dalam implementasi peran pelindungan PMI.
Salah satunya lewat Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan
RB) Tjahjo Kumolo saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Teknis BadanPelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)Tahun 2021 yang mengusung tema Sinergi dan Kolaborasi
Menuju Gerakan Aksi Lindungi PMI, di Bali, Kamis (4/11).
Menurut Tjahjo, penyusunan strategi dalam implementasi peran pelindungan pekerja migran
Indonesia sangat penting. Sebab, salah satu amanat baru yang diemban oleh Pemda adalah
Layanan Terpadu Satu Atap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
"Implementasi amanat tersebut perlu segera dilakukan percepatan untuk menjamin
penyelenggaraan layananpenempatan yang mudah, murah, dan aman secara terintegrasi," kata
mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tersebut.
Optimalisasi perlindungan PMI pada level Pemerintah Pusat, kata Tjahjo, yang memegang
peranan penting adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, dan BP2MI.
Lembaga-lembaga Inilah yang mempunyai peran strategis dalampenanganan pelindungan
pekerja migran.
"Tidak hanya itu layana pelindungan dan penempatan yang diberikan jugaperlu didukung dengan
kementerian atau lembaga sektor dan aparat penegak hukum," katanya.
Menteri Tjahjo menambahkan, paska UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia, perlu dilakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh pada organisasi
BP2MI. Bagaimana pun juga UU Nomor 18 tahun 2017 ini adalah tonggak perjalanan penting
dalam penguatan kelembagaan pelindungan pekerja migran Indonesia.
"Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sendiri
bersama dengan BP2MI telah menyelesaikan penyusunan organisasi Kantor Pusat BP2MI melalui
Perpres Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan
Peraturan BP2MI Nomor 4Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP2MI," katanya.
Menurut Tjahjo, penataan organisasi tersebut memang masih menyisakanpekerjaan besar yaitu
transformasi UPT BNP2TKI menjadi UPT BP2MI, yang saat ini dalam proses pembahasan intensif
antar kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Kemenpan RB. Keberadaan UPT dalam
pelaksanaan tugas BP2MI itu sendiri memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan
kualitas pelindungan PMI.
143
