Page 142 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021
P. 142
GUBERNUR BANTEN: PENETAPAN UMP/UMK MENGACU PADA ATURAN
PEMERINTAH PUSAT
MetroBanten, Serang – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menjelaskan penentuan Upah
Minimum Provinsi (UMP) dan atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) mengacu pada aturan
normatif yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penetapan UMP dan atau UMK tak bisa bergeser
dari aturan Perundang-Undangan.
“Sesuai peraturan (penetapan UMP/UMK, red) tak bisa bergeser dari situ (aturan Perundang-
undangan, red),” kata Gubernur WH.
Dijelaskan, bahwa peraturan tentang penetapan UMP dan UMK harus melalui mekanisme sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur menyatakan, demo tidak dilarang untuk
menyampaikan aspirasi, tetapi ketika sudah menjadi kesepakatan, sudah ada keputusan, semua
harus mematuhinya.
“Kalau sudah ada kesepakatan, sudah ada keputusan, ya sudah,” ujarnya.
Seperti diketahui, pembahasan UMP dan UMK sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan PP No.36 tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut salah satunya mengatur perhitungan upah buruh dengan formula baru.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Al Hamidi menegaskan Pemprov
Banten memperhatikan dan mencermati semua aspirasi dari berbagai elemen masyarakat
terutama pekerja/buruh terkait upah minimun.
“Hingga saat ini, Pemprov Banten masih menunggu dan berkoordinasi dengan Kementerian
Tenaga Kerja tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penetapan Upah Minimum
sesuai regulasi,” jelasnya.
Dijelaskan, tahapan penetapan upah minimum yaitu setelah ada surat Kementerian Tenaga Kerja
yang berisi petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, nilai inflasi, dan pertumbuhan ekonomi
masing-masing provinsi (termasuk Provinsi Banten), kemudian Dewan Pengupahan Provinsi
mengadakan rapat untuk memberikan saran/pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka
penetapan UMP.
Selain itu, untuk menindaklanjuti Surat Menaker dimaksud, Gubernur Banten membuat surat
edaran kepada Bupati/Walikota Se-Provinsi Banten yg berisi juklak/juknis sebagaimana
dijelaskan dalam surat Menaker tersebut dan menjadi pedoman dalam rapat Dewan Pengupahan
Kabupaten/Kota untuk membahas UMK.
“Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/walikota dan
Bupati/Walikota memberikan rekomendasi usulan tentang besaran Upah Minimum
Kabupaten/Kota kepada Gubernur.” papar Kadisnaker Al Hamidi.
Dengan demikian Rapat Dewan Pengupahan Provinsi dilaksanakan 2 kali yaitu untuk membahas
dan menyampaikan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk ditetapkan
UMP yang diumumkan selambat-lambatnya tanggal 21 November dan rapat pembahasan
saran/pertimbangan terkait UMK yang harus diumumkan selambat-lambatnya tanggal 31
Nopember.
Kadisnaker Provinsi Banten juga kembali menegaskan, yang menjadi pertimbangan penetapan
upah adalah murni regulasi.
(rls)
141
