Page 139 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

Apindo, kata Said, tak menjelaskan arti kerugian perusahaan saat pandemi. Padahal, tak semua
perusahaan yang merugi.
Terlebih, lanjut dia, KSPI sudah menyatakan sikap bahwa tidak masalah J ika perusahaan yang
merugi akibat covid-19 tak menaikkan upah.

"Tapi syaratnya, tunjukkan pembukuan perusahaan selama dua tahun berturut-turut yang
memperlihatkan kerugian. Itu kan fair, tidak bisa hanya omongan saja," ujarnya.

Said Juga mempertanyakan pernyataan Apindo yang mendorong pemerintah menetapkan UMP
dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law). Sebab, gugatan atas UU
Nomor 11 tahun 2020 itu masih disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan PP
Nomor 36 adalah turunan dari UU tersebut.

"Wong undang-undangnya masih digugat, kok dipakai. Aneh, (kalau dipakai) berarti pemerintah
tidak taat hukum dong," ujar Said.

KSPI, lanjut dia, meminta pemerintah menggunakan PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan
UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dua beleid tersebut, mengamanatkan
penetapan upah minimum harus menghitung angka inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi year
on yaer (yoy) dan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dengan formula itu, perhitungan KSPI menghasilkan bahwa upah minimum 2022 harus naik
sebesar 7-10 persen.

Sebelumnya, Kementerlan Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut, upah minimum akan
ditetapkan pada akhir November nanti. Dalam proses penetapannya, Kemnaker menggunakan
PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Omnibus Law). (rol)

Caption-DEMO BURUH -Aksi demo menentang UU Cipta Kerja atau Omnibus Law beberapa waktu
lalu. Buruh menegaskan akan kembali menggelar demo pada 10 November mendatang,
menuntut kenaikan UMP sebesar 7-10 persen, serta menghapus UU Cipta Kerja atau Omnibus
Law.

138