Page 145 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 NOVEMBER 2021

"Terutama untuk menjamin layananpelindungan di wilayah kantong PMI. Hal tersebut juga
selaras dengan pengaturan di dalam Perpres Nomor90 Tahun 2019 tentang BP2MI yang
mengamanatkan bahwa di lingkungan BP2MI dapat dibentuk UPT setelah mendapat persetujuan
Menteri RB," ujar mantan Anggota DPR enam periode tersebut.

Karena, kata dia, penataan UPT BP2MI ke depan perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama,
penyesuaian ruang lingkup fungsi UPT dengan tugas dan fungsi Kantor Pusat (Deputi). Kedua,
jumlah dan besaran organisasi BP2MI perlu direview dengan mengedepankan semangat
penyederhanaan birokrasi. Ketiga, pembentukan UPT perlu dipandang sebagai strategi
optimalisasi dukungan sumber daya BP2MI terhadap LTSA Pemda.

"Melalui strategi penataan tersebut, diharapkan dapat mendorong pelaksanaan kolaborasi
layananpelindungan PMI antara kementerian, lembaga dan daerah yang menjangkau seluruh
wilayah NKRI," katanya.

Menteri Tjahjo juga mengatakan, bahwa setelah diterbitkannya UU nomor 18Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, masih ada sejumlah tantangan dalam
implementasinya. Tantangan itu antara lain, pertama definisi mandat dalam UU ke dalam tugas
dan fungsi masing-masing kementerian, lembaga dan daerah. Kedua, silo sistem layanan dan
pengelolaan data PMI. Dan ketiga:pembentukan LTSA atau Layanan Terpadu Satu Pintu yang
belum secara merata menjangkau wilayah kantong PMI.

"Tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa strategi. Pertama, penataan
kelembagaan pada masing-masing kementerian, lembaga atau Pemda, utamanya review
terhadap tugas dan fungsi dengan mendasarkan pada pembagian peran di dalam UU dan
peraturan pelaksanaannya," katanya.

Strategi kedua, lanjut Tjahjo, integrasi proses bisnis antar kementerian, lembaga dan Pemda. Ini
sangat penting agar tercipta mekanisme hubungan kerja yang jelas dan teratur. Strategi ketiga,
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi untuk mendukung
layanan penempatan dan pelindungan yang mudah, murah, dan cepat. Keempat, optimalisasi
Layanan Terpadu Satu Atap yang dibentuk oleh Pemda, sebagai bagiandari integrasi sistem
layanan yang terkoordinasi dan terpadu.

"Pemerintah Pusat juga dapat memberikan dukungan dengan menempatkan sumber daya pada
LTSA tersebut," ujarnya.

144